BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi
BOLMONG POST, LOLAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), Rabu (22/4/2020) siang tadi dengan menggunakan Video Convrence telah melaksankan tiga agenda penting, adapun kegiatan yang di gelar yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021, Paripurna LKPJ tahun anggaran 2019 serta pembahasan sistem penyaluran bantuan bersama Camat, Lurah dan Kepala Desa yang ada di wilayah kabupaten Bolmong. Pada pelaksanaan Musrembang dengan menggunakan metode video convrence tersebut di buka langsung oleh Bupati Bolmong Dra Yasty Supredjo Mokoagow, dan di dampingi oleh Wakil Bupati Yanny R Tuuk. Dalam kegiatan yang mengusung tema pemantapan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian regional dan pemerataan pendapatan masyarakat tersebut, Bupati menyampaikan bahwa musrenbang RKPD ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang di tingkat Desa, Kelurahan serta Kecamatan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
“Proses penganggaran tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Musrenbang ini merupakan momen strategis dalam upaya menyusun prioritas pembangunan tahun anggaran 2021, selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD. Pada tahun 2021 nanti adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD tahun 2017-2022 dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Bolmong, berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2017. Untuk itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan, harus sesuai dengan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan di daerah. Pada kegiatan pada 2021 mendatang, tetap mengacu pada agenda pembangunan daerah, sekaligus mencermati perkembangan ekonomi nasional, terutama yang terkait dengan upaya efisiensi anggaran. Selain itu mensinkronisasi program dan kegiatan melalui mekanisme perencanaan sektoral dan teritorial dengan baik. Yaitu melalui integrasi hasil musrenbang kecamatan ke dalam program kerja perangkat daerah,”ujar Bupati.
Usai melaksankan Musrembang, Vidoe Convrence tersebut dilanjutkan dengan rapat Paripurna Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong. Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan tingkat perekonomian Kabupaten Bolmong terus mengalami peningakatan dari tahun sebelumnya.
Pada tahun 2014 ekonomi Bolmong tumbuh sebesar 5,56%, kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 5,82%. Di tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi 6,64% bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun 2016 lalu sebesar 6,17%, kemudian di tahun 2017 kembali lagi mengalami peningkatan menjadi 6,68%, dan hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan menjadi 7,50%, dan di tahun 2019 lalu menjadi 7,89% atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulut. Perkembangan produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Bolmong selama 6 tahun terakhir, menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. PDRB per kapita Kabupaten Bolmong atas dasar harga berlaku tumbuh sekitar 5% sampai dengan 11% setiap tahunnya. Di sektor PAD Bolmong target dan realisasi pendapatan, penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 lalu ditargetkan sebesar Rp1.099.375.227.045,- dengan realisasi di akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.068.816.275.901, atau mencaapi 97,17%.Dimana pendapatan asli daerah, pada tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 52.326.417.054, dengan realisasi akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp.64.060.522.548, atau mencapai 122,42% melebihi dari target yang ditetapkan.
Selesai melaksanakan Paripurna, Bupati melanjutkan kegiatan video Convrence bersama Camat,Lurah dan Sangadi yang ada di Kabupaten Bolmong guna untuk membahas penyaluran bantuan pada masyarakat ditengah wabah Covid 19 yang melanda. Padakesempatan tersebut Bupati menegaskan, agar para kepala desa segera melakukan validasi data para penerima bantuan. Bupati menegaskan, agar para penerima BLT dari dana desa, dipisahkan dengan penerima bantuan sosial yang sudah terdata sebelumnya.
“Kiranya Para Sangadi segera melakukan validasi data para penerima bantuan, serta para penerima BLT dari dana desa untuk dapat dipisahkan dengan penerima bantuan sosial yang sudah terdata sebelumnya. Yang jelas untuk peneriman BLT secepatnya dilakukan pendataan kemudian dilakukan musyawarah bersama BPD dimasing-masing desa,” terang Bupati. (Adverorial)
