BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi
BolmongPost – Dugaan adanya penyimpangan dalam distribusi solar bersubsidi di SPBU Soguo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menjadi perhatian setelah sejumlah sopir ekspedisi, mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dengan harga resmi.
Persoalan tersebut, kemudian berkembang dengan munculnya sejumlah nama yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan penjualan kembali solar bersubsidi, melalui jalur di luar mekanisme resmi. Salah satu nama yang ikut disebut adalah ZM alias Zulkifli, yang diketahui merupakan anggota DPRD Bolsel.
Dalam informasi yang beredar di kalangan sopir ekspedisi, Zulkifli disebut diduga menerima setoran dari seorang bernama Iwan. Sosok tersebut, dikaitkan dengan dugaan aktivitas penyaluran atau penjualan kembali solar bersubsidi kepada pihak tertentu dengan harga yang jauh melampaui harga resmi.
Namun, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan dan klaim yang memerlukan pembuktian. Hingga kini, belum ada putusan maupun kesimpulan hukum yang menyatakan Zulkifli ataupun Iwan terbukti melakukan pelanggaran. Karena itu, setiap pihak yang namanya disebut tetap memiliki ruang untuk memberikan penjelasan, serta hak untuk membantah apabila informasi yang beredar tidak sesuai fakta.
Harga Resmi Rp6.800, Solar Disebut Bisa Mencapai Rp15 Ribu.
Keluhan mengenai ketersediaan solar bersubsidi disebut, bermula dari pengalaman sejumlah sopir ekspedisi yang kesulitan memperoleh BBM tersebut di SPBU Soguo.
Solar bersubsidi yang disebut dijual dengan harga resmi sekitar Rp6.800 per liter itu, menurut klaim sejumlah sopir, diduga dapat diperoleh melalui jalur tidak resmi dengan harga berkisar Rp11 ribu hingga Rp15 ribu per liter.
Mereka menduga, sebagian solar diperoleh menggunakan wadah tertentu, seperti jeriken atau galon, untuk kemudian ditawarkan kembali kepada konsumen yang membutuhkan.
Seorang sopir ekspedisi, mengaku sudah beberapa kali menunggu di sekitar SPBU demi mendapatkan solar.
“Kami sudah sering menunggu di sini. Ketika disebut stok habis, kemudian ada yang menawarkan solar dengan harga jauh lebih mahal,” ungkapnya.
Keterangan tersebut, tentu masih perlu diverifikasi. Untuk memastikan kebenarannya, aparat dapat menelusuri berbagai data pendukung, termasuk catatan transaksi, rekaman CCTV, penggunaan barcode, hingga pola pembelian BBM yang dilakukan kendaraan tertentu.
Nama Iwan Ikut Disebut dalam Dugaan Penjualan Kembali.
Dalam sejumlah keterangan yang diperoleh, nama Iwan atau berinisial IT disebut oleh sopir sebagai salah satu pihak yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan, dengan mekanisme penjualan solar di luar harga resmi.
Sejumlah sopir mengaku, pernah memperoleh informasi bahwa solar masih dapat diperoleh melalui pihak tertentu, meski stok di SPBU disebut tidak tersedia.
Harga yang ditawarkan, berdasarkan pengakuan tersebut, diklaim jauh lebih tinggi dibandingkan harga resmi di SPBU.
Meski demikian, dugaan keterlibatan Iwan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Informasi tersebut, masih membutuhkan konfirmasi dari yang bersangkutan, serta pembuktian melalui data dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nama ZM alias Zulkifli Disebut dalam Informasi Setoran.
Sorotan kemudian, mengarah pada munculnya nama ZM alias Zulkifli, yang disebut sebagai anggota DPRD Bolsel.
Dalam informasi yang beredar, Zulkifli diduga menerima setoran dari Iwan yang dikaitkan dengan aktivitas penjualan kembali solar bersubsidi.
Sumber dari lingkungan SPBU, yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut adanya dugaan setoran tersebut.
“Setoran Iwan untuk solar ke oknum anggota DPRD sebagai pemilik SPBU, ZM alias Zulkifli,” kata sumber tersebut.
Klaim ini, menjadi bagian yang penting untuk diverifikasi karena menyangkut dugaan aliran keuntungan, serta kemungkinan adanya pihak lain di balik distribusi BBM bersubsidi.
Jika penyelidikan dilakukan, aparat dapat menelusuri aliran dana, komunikasi antar-pihak, riwayat transaksi BBM, data barcode, serta rekaman aktivitas di SPBU. Pemeriksaan terhadap berbagai unsur tersebut diperlukan agar dugaan tidak berhenti pada informasi dari mulut ke mulut.
Saat dikonfirmasi mengenai tudingan tersebut, ZM alias Zulkifli belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi tetap dilakukan, untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang bersangkutan.
Sopir Pertanyakan Penerapan Sistem Barcode.
Selain persoalan harga dan ketersediaan solar, para sopir ekspedisi juga menyoroti mekanisme pengisian BBM menggunakan barcode.
Seorang sopir truk, ekspedisi roda enam mengaku memiliki kuota harian yang disebut mencapai sekitar 250 liter. Namun, menurut pengakuannya, kuota tersebut tidak selalu dapat digunakan secara maksimal.
Kondisi itu terjadi karena, kapasitas tangki kendaraan masih menyisakan BBM. Dalam situasi tertentu, pengisian hanya dapat dilakukan sekitar 70 liter.
Masalah kemudian muncul, ketika sopir hendak kembali ke SPBU untuk memanfaatkan sisa kuota pada hari yang sama.
“Kadang kami hanya mendapatkan sekitar 70 liter. Ketika mau kembali masuk untuk menggunakan sisa kuota, tidak dilayani lagi,” katanya.
Di sisi lain, sopir tersebut mengklaim terdapat kendaraan tertentu yang diduga, dapat melakukan pengisian lebih dari satu kali dalam sehari.
Klaim tersebut juga membutuhkan pemeriksaan objektif. Data transaksi digital, rekam barcode, nomor kendaraan, waktu pengisian, hingga volume BBM yang tercatat dapat menjadi bahan pembanding untuk mengetahui apakah terdapat pola pengisian yang tidak wajar.
Dampaknya Dirasakan Langsung Sopir Ekspedisi.
Bagi sopir ekspedisi, persoalan ketersediaan solar bukan sekadar masalah antrean di SPBU. BBM merupakan bagian penting, dari biaya operasional perjalanan, terutama bagi kendaraan yang membawa muatan lintas daerah.
Truk yang melayani rute Manado–Palu, misalnya, membutuhkan kepastian pasokan bahan bakar agar perjalanan dan distribusi barang dapat berjalan sesuai jadwal.
Ketika solar sulit diperoleh, atau harus dibeli melalui jalur tidak resmi dengan harga lebih tinggi, beban biaya operasional otomatis meningkat.
“Kalau harus membeli dengan harga mahal, kami tidak sanggup. Kami bisa tidak jalan,” ujar seorang sopir.
Atas kondisi tersebut, para sopir berharap pemeriksaan tidak hanya menyasar petugas atau operator di tingkat SPBU.
Jika memang ditemukan adanya jaringan distribusi di luar mekanisme resmi, mereka meminta aparat menelusuri seluruh mata rantai, mulai dari sumber BBM, pihak yang mengambil, penyalur, penampung, penghubung, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan.
Nelayan Juga Berpotensi Terdampak.
Solar bersubsidi bukan hanya dibutuhkan sektor transportasi darat. Bagi masyarakat pesisir, BBM juga menjadi salah satu kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas nelayan.
Karena itu, distribusi yang tidak tepat sasaran dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak berantai. Ketika pasokan bersubsidi sulit diperoleh, masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut berpotensi harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan BBM.
Koordinator Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah, Farwan Manoppo, meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut, secara menyeluruh dan berdasarkan bukti.
Menurut Farwan, pemeriksaan seharusnya tidak berhenti pada satu pihak apabila memang ditemukan indikasi adanya penyimpangan.
“Kalau memang ada permainan, telusuri seluruh rantainya. Siapa yang mengambil, siapa yang menjual kembali, siapa yang menjadi penghubung, dan siapa yang menerima keuntungan harus dibuktikan,” tegas Farwan.
Ia menekankan, bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu. Menurutnya, dugaan tersebut justru perlu diuji melalui proses pemeriksaan agar masyarakat, memperoleh kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
“Kami tidak sedang menghakimi. Kami meminta dugaan ini dibuktikan. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Kalau terbukti, proses sesuai hukum,” ujarnya.
Pengelola SPBU Pastikan Harga Resmi Rp6.800.
Sementara itu, Penanggung Jawab SPBU Soguo, Har Bunsal, sebelumnya memastikan bahwa harga solar yang dijual di SPBU tersebut masih mengikuti harga resmi.
“Solar masih harga Pertamina Rp6.800 per liter,” kata Har.
Ketika ditanya mengenai informasi, adanya solar yang kemudian ditawarkan kembali dengan harga hingga Rp15 ribu per liter, Har mengaku belum mengetahui hal tersebut.
“Kalau yang ini saya belum tahu,” ujarnya.
Keterangan pengelola SPBU tersebut, memperlihatkan adanya perbedaan antara harga resmi penjualan di SPBU dan klaim mengenai harga solar, yang disebut beredar melalui jalur di luar mekanisme resmi.
Perbedaan itu, menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas melalui pemeriksaan dan pencocokan data transaksi di lapangan.
Polres Bolsel Siap Menindaklanjuti Informasi.
Kasat Reskrim Polres Bolsel, Iptu Iqbal Putra Saimuri, menyatakan informasi mengenai dugaan permainan solar tersebut akan ditindaklanjuti.
“Baik, terima kasih infonya. Akan segera kami tindak lanjuti,” kata Iqbal.
Pernyataan tersebut membuka ruang bagi aparat untuk menguji satu per satu informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Pemeriksaan dapat mencakup pola pembelian solar, penggunaan barcode, frekuensi pengisian kendaraan tertentu, volume BBM yang disalurkan, rekaman CCTV, hingga kemungkinan adanya aliran uang kepada pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut.
Pada akhirnya, pembuktian menjadi kunci untuk menentukan apakah keluhan para sopir hanya berkaitan dengan persoalan distribusi dan antrean, atau terdapat praktik penyaluran BBM bersubsidi yang menyimpang dari ketentuan.
Masyarakat pun menunggu hasil penelusuran aparat. Jika dugaan tersebut tidak terbukti, klarifikasi yang terang dan terbuka penting untuk memulihkan nama baik pihak-pihak yang disebut. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti pelanggaran, proses hukum diharapkan berjalan secara profesional tanpa pandang bulu.
Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap dianggap belum melakukan p
elanggaran sebelum terdapat pembuktian dan keputusan hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (***)
