BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi
Petani Jangan Hanya Jadi Penonton di Tanah Sendiri, TMI Dorong Reforma Agraria dan Ketahanan Pangan
PURWAKARTA – Desakan agar petani lokal mendapatkan akses pengelolaan lahan perkebunan semakin menguat. Organisasi Tani Merdeka Indonesia (TMI) bersama sejumlah warga penggarap memasang banner tuntutan di kawasan Perkebunan Nusantara (PTPN) Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam aksi tersebut, TMI secara tegas menuntut agar minimal 20 persen dari total luas lahan perkebunan Cikumpay dialokasikan untuk dikelola dan digarap oleh masyarakat petani lokal.
Aksi pemasangan banner ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus peringatan bahwa persoalan akses lahan bagi masyarakat sekitar tidak boleh terus dibiarkan tanpa kejelasan.
Ketua Tani Merdeka Indonesia, H. Komarudin, yang memimpin langsung pemasangan banner menegaskan bahwa petani lokal harus mendapatkan perhatian dan kesempatan nyata dalam pengelolaan sumber daya agraria di wilayahnya.
“Kami menuntut minimal 20 persen dari total lahan perkebunan Cikumpay diberikan untuk digarap oleh warga lokal. Jangan sampai masyarakat sekitar hanya menjadi penonton, sementara mereka juga membutuhkan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tegas Komarudin.
Ia juga meminta warga penggarap untuk bersama-sama mengawasi keberadaan banner tersebut sebagai simbol perjuangan aspirasi masyarakat.
“Silakan dipantau oleh warga penggarap, jangan sampai ada yang mencopot. Ini adalah bukti perjuangan kita bersama,” ujarnya.
Komarudin menjelaskan, perjuangan TMI tidak terlepas dari semangat mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program ketahanan pangan tidak cukup hanya menjadi slogan. Petani harus diberikan akses, kesempatan, dan kepastian dalam mengelola lahan agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
TMI menilai, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan berpotensi membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar perkebunan.
Namun demikian, tuntutan alokasi 20 persen lahan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kejelasan status lahan serta kewenangan pengelolaannya.
Kini perhatian tertuju kepada manajemen PTPN Cikumpay. Masyarakat membutuhkan penjelasan dan kepastian mengenai kemungkinan akses pengelolaan lahan bagi petani lokal.
TMI menyatakan membuka ruang komunikasi dan berharap pihak perusahaan tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Dialog terbuka dinilai menjadi langkah penting untuk mencari solusi yang adil, transparan, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat maupun perusahaan.
Pertanyaan besarnya, apakah tuntutan petani lokal untuk mendapatkan alokasi 20 persen lahan akan mendapat respons serius dari PTPN Cikumpay?
Masyarakat kini menunggu jawaban dan langkah konkret dari pihak terkait.
