BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi
BOLMONG POST, KOTAMOBAGU -Dalam rangka untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Smart Government, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) saat ini mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Nama Domain dan Web yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan di Gedung Pusat Teknologi Informasi Komunikasi (PUSTIKNAS) Ciputat Tangerang Selatan berdasarkan surat nomor 153/DJAI.3/AI01.04/02/2019.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Ma’rief Mokodompit,S.Kom mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Register nama domain Instansi Penyelenggara Daerah dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Pengelolaan Portal dan Situs Web Instansi Penyelenggara Negara sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE). Adapun materi lainnya yakni Instalasi, Pengelolaan DNS Server,CMS yang dilaksanakan mulai tanggal 18 s/d 19 Maret 2019 kemarin.
Sementara itu dalam pelaksanaannya terbatas di ikuti oleh 50 Peserta Perwakilan Diskominfo Kabupaten/Kota Se Indonesia dan dibuka langsung oleh Direktur E-Government melalui Kasubag Layanan Aplikasi Pemerintah Daerah DR.Hasyim Gautama,CISM, ISMS-LA. Selain itu dalam rangka singkronisasi pengintegrasian Satu Data terpusat, Diskominfo juga mengikuti Penyusunan Format Forum Kominfo Nasional serta Bimtek Satu Data Pemerintah dan Bimtek Keamanan Jaringan Intra Pemerintah Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur mulai Rabu 20 s/d 22 Maret 2019 yang dikuti satu perwakilan Diskominfo yakni Kepala Seksi Infrastruktur Abdillah Umbola Bidang Penyelenggaraan e-Government.
Marief Mengatakan kedua agenda ini sangat penting untuk menindaklanjuti Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dimana setiap pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat komunikasi antar Dinas Kominfo serta adanya kewajiban untuk mengintegrasikan data dan mengamankan jaringan intra pemerintah.
Marief menambahkan dalam kegiatan tersebut langsung di ujicoba dengan mengintegrasikan Database Kepegawaian Kab/Kota, serta data pendukung lainnya bagi daerah yang sudah menerapkan eplanning /ebudgeting. (*)
