XBanner Kanan

Pemkab Boltim Perketat Penyaluran Bantuan Kelompok Tani Dan Nelayan Melalui Permohonan Proposal

Pemkab Boltim Perketat  Penyaluran Bantuan Kelompok Tani Dan Nelayan Melalui Permohonan Proposal

BOLMONGPOST.COM, BOLTIM –  Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Pemkab Boltim), Melalui Badan Pelaksana Penyuluhan  Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)  saat ini terus berupaya melakukan pengkajian poroses penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang tergabung dalam  kelompok tani dan nelayan.

Hal tersebut disampaiakan  Julius Aror. SP selaku kepala BP4K, kepada bolmongpost.com saat di konfirmasi bebarapa waktu lalu.   “Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur saat ini sedang mengkaji proses pemberian bantuan yang selama ini dianggap banyak yang salah sasaran, sebab ada yang profesinya bukan nelayan justru meminta perahu, begitu juga sebaliknya nelayan tapi meminta mesin paras dan bibit tanaman, serta begitu banyak permasalahan yang ditemui di lapangan dimana kelompok yang menerima bantuan seperti contoh mendapat mesin katinting ternyata yang menggunakan mesin tersebut hanya ketua kelompok yang seharusnya digunakan bersama.” Cetus Aror.

Aror juga menambakan bahwa, Begiitu juga dengan proposal yang masuk setelah diteliti hanya nama-nama itu saja yang diubah urutannya sehingga tampak berbeda, ada juga bantuan yang diperjualbelikan oleh yang menerima bantuan padahal ketika menerima bantuan mereka telah menandatangani berita acara yang didalamya tertera dengan jelas bahwa Barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan tapi pada kenyataannya sudah dipindah tangankan alias dijual. Lebih parah lagi ketika ada pemeriksaan, mereka dengan santai mengatakan barang sudah hilang. Ujarnya.

Ditempat terpisah  Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur  Rusdi Gumalangit mengatakan, kita sebagai pemerintah tidak boleh kehabisan akal mengatasi hal tersebut meski baru secara lisan mengatakan bahwa Proposal yang masuk harus diverifikasi dahulu oleh Kaban BP4K, karena mereka yang lebih tahu keadaan dilapangan lewat  informasi dari para penyuluh yang ada.

” Proposal yang masuk harus diverifikasi dahulu oleh Kaban BP4K, karena mereka yang lebih tahu keadaan dilapangan lewat  informasi dari para penyuluh, dan pemerintah desa  karena yang lebih tahu layak tidak kelompok-kelompok tersebut untuk diberikan bantuan adalah masyarakat desa tersebut.” ujar Gumalangit.

Selain itu  Peran para penyulu harus ditingkatkan agar upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan lewat bantuan tidak mubazir dan penyaluran bantuan nanti tepat sasaran. TutupWakil Bupati Boltim. (Donny)

 

 

Komentar Facebook

Komentar

Related posts