BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi
BOLMONG POST –Bupati Bolaang Mongondow Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, Sabtu (09/10) kemarin turun langsung tinjau lokasi operasi Pertambangan PT Bulawan Daya Lestari (BDL). Dalam peninjauan tersebut, Bupati Bolmong, didampingi Asisten 1, Deker Rompas, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Muhammad Arif, Kadis Lingkungan Hidup Yahya Fasa, Sangadi Desa Mopait, dan Sangadi desa Toruakat serta beberapa unsur Forkompinda.
Bupati Bolmong, melalui Kepala Tata Pemerintahan (Tampem) Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmong, Muhammad Arif, menyampaikan kunjungan Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, dan Forkopimda dalam rangka peninjauan lokasi. Sekaligus, Bupati memberikan penegasan bahwa sesuai dengan surat dari Dirjen Minerba, PT Bulawan Daya Lestari (BDL) belum penuhi persyaratan yang diberikan, salah satunya tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) “IPPKH PT BDL sudah berakhir pada bulan Maret tahun 2019,” kata Arif.
Sehingga lanjut Arif, sebagai bentuk tindaklanjut Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmong, melakukan pertemuan dengan Pemerintah Desa, sebagai langkah menjaga Memelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas). “Yang diundang nanti tiga pemerintah desa yakni desa Mopait, Kanaan dan Toruakat,” ujarnya.
Sebab, Lanjut Arif, wilayah Konsesi Tambang emas yang dikelalo PT BDL sesuai studi AMDAL yakni kawasan hutan di desa Kanaan dan desa Mopait.Sehingga dikatakannya lagi, jika dilihat pada google map yang terlihat kawasan hutan desa Tapa Aog kecamatan Lolayan, dan desa Kanaan kecamatan Dumoga, yang berdekatan dengan konsesi PT BDL.
“Kawasan Hutan desa Kanaan banyak warga Toruakat, yang berkebun disitu. Tapi secara administrasi wilayah pemerintahan desa Kanaan,” tambah Arif.Namun, meski begitu lanjut Arif, Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmong tetap berdiri ditengah, nanti ada penjelasan dan pertemuan lagi berikutnya.
“Bupati berpesan tadi agar warga Toruakat untuk tidak terprovokasi. Jaga keamanan dan ketertiban berikan kepercayaan kepada pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan masalah tapal batas,” pungkas Arif.
(*)
