Sekda Bolmong Buka Kegiatan FGD Revisi RTRW KLHS Kota Lolak

BOLMONG POST, LOLAK –Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menggelar Forum Group Discussion (FGD) I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Bolmong tahun 2014-2034. Kegiatan ini, digelar di Rumah Makan Makjan Asrsyilla Desa Lalow kecamatan Lolak. FGD ini dibuka Langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang, yang mewakili Bupati Bolmong Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow.

Sekda mengatakan KLHS ini adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Menurutnya, hal yg paling prinsip dan mendasar dalam KLHS ini adalah kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. “Saya minta pembahasan ini langsung pada subtansi, kita fokus pada inti pembahasannya terkait kajian Kota Lolak,” kata Tahlis.

Misalnya Kata Tahlis, ada hal – hal tertentu yang belum ada di RDTR tapi di RTRW telah ada. Ini perlu didudukkan bersama dan dikaji bersama agar ketika diajukan di DPRD tidak dimentahkan.“Jika keduanya ada yang tidak dimasukan maka saya yakin ketika di DPRD tidak akan lolos,” pintah Tahlis.

Untuk itu, ia berkata pembahasan lebih fokus dan tentu cepat tanpa menghilangkan substansi dan jangan melebar pembahasannya. Dia mencontohkan, seperti tambang pasir besi Indah Sari di Lalow, karena lokasi tersebut sudah bagian dari lahan Bandara. Maka lokasi tersebut bukan lagi wilayah pertambangan, tentu lihat dan kaji kontrak waktunya.“Bila tinggal dua tahun kedepan, tak perlu lagi dimasukan dalam RTRW dan RDTR lokasi tersebut sebagai wilayah Tambang, sebab untuk wilayah tambang di Kota Lolak, ada di desa Solog,” ungkap Tahlis.

Tahlis pun mengingatkan, kita ingin melakukan pembangunan besar – besaran di Kota Lolak, kedepannya. Nah, KLHS sangat penting. Bila kita salah dan tidak jeli dalam melakukan kebijakan tentu akan berdampak kedepannya.

“Karena dalam KLHS ini pertimbangannya cukup panjang dalam melegalkan apa yang diatur di RTRW. Kita yang akan menentukan apakah kota Lolak ini menjadi apa, tolong fokus pada subtansi,” pintah Tahlis. Jadi sekali lagi kata Tahlis, kajiannya jangan hanya pada aspek legalnya tapi aspek waktunya juga perlu diperhatikan.

“Misal nya perusahaan tambang pasir besi indah sari. Karena tidak pantas di ibu kota, lalu ada tambang. Ini salah satu contoh. Tapi tidak hanya itu ada aspek lain yang perlu dikaji. Memang ada tenaga ahli tapi mereka hanya menganilisis kita yang mengusulkan. Kita salah maka akan berdampak buruk lingkungan di Kota Lolak kedepannya,” tegas Tahlis.

Tahlis pun menambahkan, nasib kota Lolak kedepannya, ada pada kita hari ini.“Apa jadi kota Kumuh, atau kota apa tergantung kajian kita hari ini. Jadi tolong fokus pada pembahasan jangan melebar,” tutup dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya Beracun Deasy Makalalag mengatakan Hasil dari FGD I yaitu terkumpulnya Isu Pembangunan Berkelanjutan dari aspek lingkungan,ekonomi dan sosial.

Disebutkannya, ada sekitar 70 Isu Pembangunan Berkelanjutan yg selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan Isu Strategis. “Dari banyaknya Isu Strategis yang terpilih akan dianalisis lagi untuk mendapatkan Isu Prioritas,” singkat Deasy.

Diketahui, Peserta FGD dibagi dua sesi sesuai protokol kesehatan. Sesi I dihadiri oleh OPD yg mewakili aspek Sosial dan Ekonomi,sesi kedua dihadiri OPD yangg mewakili aspek lingkungan yang dihadiri oleh 15 Organisasi Perangkat Daerah.Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Tenaga Ahli Dr. Ir. Joudy Luntungan, M.Si Dosen Fakultas Pertanian Unsrat. (*)

Komentar Facebook

Komentar

Baca Juga

Distribusi Batu Hitam di Tolutu Kembali Disorot, Dugaan Pencatutan Nama Petinggi Polri Perlu Diusut

BolmongPost – Aktivitas distribusi batu hitam yang diduga tidak mengantongi legalitas di Desa Tolutu, Kecamatan …