BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi
BOLMONGPOST,COM, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara mendampingi Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menghadiri acara Penutupan kegiatan Validasi dan Verifikasi Data Personil,Prasarana,Penganggaran dan Dokumen (P3D) SMA/SMK se-Sulut, Rabu (23/3) lalu, di Sutan Raja Hotel Kotamobagu.
Dalam Kesempatan tersebut wagub kembali mengingatkan kepada seluruh peserta kegiatan, agar nantinya dalam pelakasanaan ujian nasional (UN) diselenggarakan dengan jujur dan berintegritas.
”Saya mengingatkan bagi penyelenggara UN 2016 nanti, agar di dilaksanakan dengan jujur dan berintegritas, tidak ada rekayasa dan manipulasi,“ ujar Wagub Sulut Steven Kandouw.
Sebelumnya wagub yang didampingi wali kota juga melaksanakan kunjungan ke Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknologi Informatika (SMKTI) Cokroaminoto dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kotamobagu. Dalam kunjungannya wagub melihat secara langsung sejumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) dari kedua sekolah tersebut.
Sementara itu, menanggapi hal terkait penyerahan kewenangan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang merujuk pada amanat Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,dalam UU tersebut ducantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat,provinsi dan kabupaten/kota,salah satu adalah pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan.Wali kota mengatakan tak ada masalah karena dari sisi pembiayaan sudah menjadi tanggung jawab Pemprov.
“Dari sisi pembiayaan sekolah, ini merupakan kesyukuran bagi daerah, karena intervensi anggaran dari kabupaten/kota sudah menjadi tanggung jawab Pemprov. Hanya saja yang menjadi problem dan harus diantisipasi adalah kewenangan dan problematika sekolah yang ada di kabupaten/kota, yang kewenangannya nanti ada di tangan Pemprov,“ ujar Wali Kota Tatong Bara.
Untuk itu menurutnya, mekanisme koordinasi yang harus dirapatkan antara Pemprov dan kabupaten/kota dalam penanganan masalah yang akan muncul di kemudian hari.
“Kalau koordinasi antara Pemprov dan kabupaten/kota dilakukan secara maksimal dan berjenjang, pasti setiap masalah bisa kita proteksi sejak dini,” tandas Tatong. (Humas)
