BOLMONG POST- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongodow (Bolmong) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD), Senin 05 Agustus siang tadi mengikuti Rapat kordinasi (Rakor) bareng Kementrian Dlama Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Pada Rakor tersebut diikuti oleh Staf ahli Bupati Deddy R Mokodongan, mewakili Bupati Bolmong dr. Jusnan C. Mokoginta MARS. Pada Rakor tersebut mengungkap berbagai informasi penting terkait perkembangan inflasi Nasional hingga daerah.
Penurunan inflasi yang selaras dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tercatat, hingga Juli 2024 inflasi nasional berada di angka 2,13 persen, turun dari 3,1 persen di Juli 2023. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024, naik menjadi 5,11 persen, dari 5,05 persen pada tahun 2023.
Sementara untuk provinsi Sulawesi Utara sendiri, inflasi berada di angka 4,0 persen dan masuk dalam tiga besar inflasi nasional. Dan untuk Kabupaten/Kota, Minahasa Selatan menjadi daerah dengan inflasi tertinggi secara nasional dengan inflasi 6,68 persen.
“Penyumbang inflasi tertinggi di mayoritas daerah adalah beras, cabai rawit, dan minyak goreng,” tutur Deddy, pada zoom meating yang berlangsung di ruang rapat kantor Diskominfo Bolmong.
Meski inflasi di Sulut tinggi, TPID mengungkapkan, inflasi di Bolmong masih relatif aman dan terkendali serta tidak masuk pada zona merah nasional.
Pemerintah sendiri telah memberikan insentif fiskal sebesar 300 miliar rupiah kepada 50 daerah dengan rincian 4 provinsi, 10 kota dan 36 kabupaten.
Dimana, dua daerah di Sulut yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kota Bitung menerima insentif masing-masing Rp.6 Milyar dan Kota Bitung 5 Milyar. (*)
