BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi
BOLMONG POST,LOLAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) soal penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk menyusun plot anggaran Jamkesda di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut sebagimana disampaikan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Galang pada sejumlah awak media saat dikonfirmasi belum lama ini.
“Kita masih menunggu juknis.Intinya, Pemkab Bolmong siap menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, untuk jumlah anggaran bidang kesehatan tahun 2020, pihaknya masih menunggu pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Demikian juga besaran total PBU BPJS,” ucap Tahlis.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Rio Lombone mengungkapkan, pihaknya belum memperoleh informasi terkait hal tersebut, dari BPJS di Tondano. Rio memastikan bakal mengikuti juknisnya. “Kita tinggal tunggu juknisnya,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong, melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Junaidi Pampaile mengatakan, Jamkesda di Bolmong dianggarkan untuk 5.000 peserta, dengan total anggarannya Rp1 Miliar lebih. “ Tiap peserta membayar Rp23 ribu per bulan,” ungkap dia.
Dikatakan, Kabupaten Bolmong satu dari dua daerah di Sulut yang belum menerapkan konsep universal coverage. Artinya belum semua warga tercover. “ Hanya Bolmong dan Boltim yang belum mengcover semua warganya ke BPJS,” ungkap Junaidi.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Sri Wahyuni, beberapa waktu lalu enggan berkomentar banyak soal wacana kenaikan iuran BPJS, yang tengah digodok di pusat.
“Itu ranahnya pusat, kami sifatnya menjalankan apapun regulasi yang sudah ditetapkan,” kata Sri, saat ditemui di kantornya, Selasa (20/8/2019).
Wahyuni mengatakan, tunggakan pelanggan di Bolmong cukup besar, yakni mencapai Rp7 Miliar.
“Itu untuk BPJS mandiri, saat ini kami terus berupaya melakukan penagihan langsung. Langkah lain yang ditempuh adalah menggandeng para sangadi disetiap desa dan kelurahan yang ada di Bolmong.” Diketahui, cakupan BPJS di Bolmong baru mencapai 76 persen atau 56 ribu penduduk. Pemkab Bolmong sendiri baru mengikutkan 5.000 warga dalam program Jamkesda.
(S)
