BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi
KOTAMOBAGU – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara, Sintya Bojoh, menegaskan bahwa PWI tidak menggelar maupun terlibat dalam rencana aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Aliansi LSM dan Wartawan Bolaang Mongondow Raya (BMR) di Kota Kotamobagu.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai rencana aksi demonstrasi yang berkaitan dengan isu dugaan penekanan oleh penyidik Polda Sulawesi Utara terhadap salah satu oknum wartawan. Sintya Bojoh menegaskan bahwa rencana aksi tersebut bukan merupakan agenda resmi PWI Provinsi Sulawesi Utara.
“PWI juga tidak pernah mengeluarkan instruksi ataupun mandat kepada pihak mana pun untuk melaksanakan demonstrasi tersebut atas nama organisasi,”ujar Sintya.
Menurutnya, setiap kegiatan yang membawa nama PWI harus berdasarkan keputusan organisasi serta melalui koordinasi dengan struktur kepengurusan yang sah.
Ia menekankan pentingnya membedakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau aliansi tertentu dengan sikap dan keputusan resmi organisasi PWI, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua PWI Kota Kotamobagu, Koni Balamba, S.Sos., turut membenarkan bahwa PWI Kotamobagu tidak menggelar dan tidak terlibat dalam rencana aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Aliansi LSM dan Wartawan BMR.
Dengan demikian, ditegaskan bahwa rencana aksi tersebut merupakan agenda Aliansi LSM dan Wartawan BMR, bukan agenda resmi PWI, baik di tingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun Kota Kotamobagu.
PWI Sulawesi Utara berharap agar seluruh pihak dapat memahami klarifikasi ini dan tidak mengaitkan organisasi PWI dengan kegiatan yang tidak pernah menjadi keputusan maupun instruksi organisasi.
Selain itu, penggunaan nama dan identitas organisasi perlu dilakukan secara bertanggung jawab serta tidak menimbulkan persepsi seolah-olah suatu kegiatan mendapat dukungan atau legitimasi resmi dari PWI.
Sementara itu, menyangkut dugaan penekanan terhadap salah satu wartawan oleh penyidik Polda Sulut, persoalan tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta supremasi hukum.*
