BOLMONGPOST.COM, KOTAMOBAGU – Para Demonstran yang Melakukan aksi demo di halaman Kantor Walikota Kotamobagu, Selasa (15/03/2016), pagi tadi, yang terdiri dari belasan kader muda Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kotamobagu, menuntut Pemerintah Kota Kotamobagu untuk memperjelas arah pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM).
Dalam orasi yang disampaikan secara bergilir, para demonstran mempertanyakan komitmen pembangunan Masjid Kebanggaan warga Bolaang Mongondow Raya tersebut, yang pada akhirnya berbuntut ke persoalan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
“Kami mempertanyakan komitmen Pemkot dalam melanjutkan pembangunan MRBM. Sebab, dari informasi yang kami kantongi, proses pembangunan di tahun 2016 kemarin, saat ini sedang mengalami perkara dan sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau seperti ini, kapan pembangunan ini bisa dituntaskan?” ujar salah satu demonstran dalam orasinya.
Menariknya, selain mempertanyakan perkara hukum yang menjadi kendala atas kelanjutan pembangunan MRBM, para demonstran yang dalam aksinya disambut langsung Wakil Walikota (Wawali) Kotamobagu, Drs Hi Jainudin Damopolii, juga mendesak Pemkot untuk menerima sumbangan berupa sejumlah uang yang dikumpulkan dari masyarakat di titik aksi sebelumnya, yakni di perempatan lampu merah Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK).
“Mohon pak, diterima sumbangan dari kami. Memang ini tidak seberapa, namun recehan yang terkumpul ini semoga bisa membantu Pemkot dalam melanjutkan pembangunan,” ujar salah satu pendemo melalui megaphone.
Menurut para demonstran, yang terus melakukan orasi secara bergilir, sumbangan tersebut secara suka rela mereka kumpulkan lantaran melihat kondisi fisik masjid yang kian hari kian memprihatinkan.
“Kalau bisa sumbangan ini tolong diterima. Barangkali bisa digunakan untuk membeli besi atau bahan lainnya. Sebab, masjid itu kelihatannya sudah mau roboh,” tukas pendemo lainnya, yang sayangnya saat akan diwawancarai usai aksi demo, justru memilih bungkam.
Wawali, Drs Hi Jainudin Damopolii sendiri, secara tegas menolak sumbangan para demonstran. Menurut Wawali, Pemkot dalam hal ini dirinya sendiri, akan keliru besar jika menerima sumbangan tersebut. Sebab, selain beralasan pembangunan MRBM telah dianggarkan dalam APBD Kotamobagu, menurut tokoh Muhamadiyah Bolmong Raya ini, sumbangan yang diinisiasi para demonstran tersebut juga berpotensi menjadi gratifikasi.
“Pemerintah punya uang. Banyak. Dan itu cukup untuk melanjutkan pembangunan. Jadi sebaiknya disumbangkan saja ke pihak-pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan, misalnya. Atau bisa juga untuk celengan masjid. Bukan berarti Pemkot menolak itikad baik adik-adik. Hanya saja, kalau kami terima, ini nanti bisa menjadi gratifikasi. Dan perlu dipahami, penganggaran pembangunan lewat APBD ada mekanisme, berbeda dengan pembangunan masjid di kampung,” terang Wawali. (*)