Langgar PDPRT 13 KTA PWI Sulut Dicabut

MANADO –  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berdiri Tanggal 9 Februari 1946 di Surakarta adalah organisasi wartawan tertua di Indonesia, lahir satu tahun setelah Indonesia merdeka.

PWI Lahir sejak 78 tahun yang lalu untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, menyelenggarakan kehidupan demokrasi, berbangsa, dan bernegara dan mewujudkan kemerdekaan pers nasional yang profesional.

Sebagai organisasi profesi wartawan tertua, PWI menjadi organisasi penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan etika jurnalis di tanah air.

Sebagai organisasi yang Profesional PWI memiliki peraturan dasar dan peraturan rumah tangga (PDPRT) yang harus ditaati seluruh anggota, baik anggota muda, anggota biasa dan anggota kehormatan. Sesuai peraturan dasar (PD) pasal 11, Pengurus Pusat dan Provinsi dapat memberikan sanksi terhadap anggota yang melanggar.

13 Kartu Anggota PWI Sulut Dicabut

Menurut Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan, 13 anggota PWI Sulut terdiri dari 6 Anggota Biasa dan 7 Anggota Muda, melakukan pelanggaran berat terhadap PDPRT sesuai bukti-bukti dari pengurus PWI Kabupaten/Kota, merendahkan martabat, kredibilitas, integritas profesi dan organisasi, telah menyalahgunakan nama organisasi. Sesuai peraturan rumah tangga (PRT) pasal 4 dan pasal 5, PWI Sulut melalui rapat pengurus harian (4/4/2025) memutuskan pemberhentian penuh, mencabut 7 kartu anggota muda dan memberikan Rekomendasi sanksi, pencabutan terhadap 6 kartu anggota biasa kepada Pengurus PWI Pusat.

Selengkapnya nama-nama kartu anggota yang dicabut, Anggota Muda ada 7 orang (1.Sunadio Djubair, 2.Gazali Ligawa, 3.Mirdat Ligawa, 4.Djumadi Bawanti, 5.Hengki Kaunang, 6.Asnan Kobandaha, 7.Tommy Maringka) dan untuk  Anggota Biasa 6 orang (1.Hidayat Vay Lasambu, 2.Muhammad Kartorejo, 3.Silvya Sasupu, 4.Lefrando Andre Gosal, 5.Abdul Bahri Kobandaha, 6.Pemberian Banumbalang).

“Selain 13 anggota yang dicabut, masih ada beberapa yang masih dipantau menunggu konfirmasi dari pengurus PWI Kabupaten/Kota dan wakil ketua bidang organisasi” ucap Voucke Lontaan.

Syarat Menjadi Anggota PWI

Diketahui syarat untuk menjadi anggota PWI sangat jelas dalam Peraturan Dasar pasal 7 ayat 1) Syarat-syarat menjadi Anggota Muda: a. Aktif bekerja sebagai wartawan pada perusahaan media yang berbadan hukum pers. b. Mengikuti Orientasi Kewartawanan dan keorganisasian PWI. c. Menyatakan tunduk dan taat terhadap segala peraturan organisasi. dan keputusan d. Tidak pernah menjalani hukuman pidana dengan vonis lebih dari 5 (lima) tahun. Selanjutnya PRT pasal 7 ayat 2) Syarat-syarat menjadi Anggota Biasa: a. Sudah menjadi Anggota Muda PWI selama 2 (dua) tahun. b. Aktif bekerja sebagai wartawan pada perusahaan media yang berbadan hukum pers. c. Lulus Uji Kompetensi Wartawan. d. Tidak pernah menjalani hukuman pidana dengan vonis lebih dari 5 (lima) tahun. PRT Pasal 3 ayat 11) Kartu Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan dikeluarkan Pusat, sedangkan kartu Anggota Muda dikeluarkan Provinsi.

Syarat Ketua PWI

Menjadi ketua PWI tidak sembarangan, PRT mengatur dalam pasal 26 ayat 2) Syarat Ketua PWI Provinsi : a. Sudah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; b. Pernah menjadi pengurus PWI Provinsi atau PWI Kabupaten/Kota; c. Bersertifikat Wartawan Utama. pasal 27 Syarat Ketua PWI Kabupaten/Kota: a. Sudah menjadi Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; b. Memiliki sertifikat kompetensi Wartawan Madya.

Jemmy Senduk Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulut menegaskan bahwa untuk menjadi Ketua dan PLT Ketua PWI Provinsi adalah anggota Biasa minimal 5 tahun dan memiliki sertifikat UKW Jenjang Utama dan untuk menjadi Ketua dan PLT Ketua PWI Kabupaten/Kota adalah anggota biasa minimal 1 tahun dan memiliki sertifikat UKW Jenjang Madya.

“Sebagai wartawan anggota PWI adalah suatu kehormatan, sangat disayangkan bagi anggota harus dikeluarkan karena tidak taat kepada organisasi, dan kepada anggota yang sudah dikeluarkan tidak lagi mendapat perlindungan hukum dari organisasi” ucap Jemmy Senduk wartawan senior Sulut mantan pimpinan harian Manado.Post dan Harian Posko.Manado.

Merson Simbolon, yang juga menjabat sebagai Sekretaris PWI Sulawesi Utara dan merupakan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA60) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap peraturan organisasi. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan PWI pada pasal 4 Peraturan Dasar untuk memperjuangkan terlaksananya peraturan perundang-undangan serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjamin pertumbuhan dan pengembangan pers yang merdeka, bermartabat.

Menyampaikan kepada Instansi Pemerintah eksekutif, judikatif, legislatif, TNI-Polri, dan masyarakat luas untuk melakukan verifikasi identitas wartawan, verifikasi media tempat wartawan bekerja dan verifikasi organisasi wartawan dimana wartawan bernaung.

“Sesuai UU 40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan (bukan bebas tidak memilih), jadi harus masuk di salah satu organisasi wartawan dan setiap wartawan memiliki 3 kartu pers, pertama dari media tempat bekerja, kedua dari organisasi dimana wartawan tersebut bernaung dan ketiga kartu kompetensi dari Dewan Pers” ucap Simbolon.(Stenly Wullur)

Komentar Facebook

Komentar