BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi
BOLMONG POST,KOTAMOBAGU -Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawara Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, yang dilaksanakan di Hotel Senator Kota Kotamobagu. Selasa (8/8/) siang tadi.
Pada kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Kotamobagu Ir. Hj Tatong Bara, Ketua DPRD Kota Kotamobagu Hi Ahmad Sabir SE, dan beberapa Anggota DPRD Kota Kotamobagu, serta Sekretaris Daerah (Sekda) dan para Kepala SKPD dilingkup Pemeritah Kortamobagu.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kotamobagu, Sofyan Mokoginta SH, pelaksanaan Musrembang ini sebagai wujud tindak lanjut , setelah turunnya undang –undang nomor 23 tahun 2014, PP nomor 18 Tahun 2016, yang mengamanatkan untuk penyusunan kembali Perangkat Daerah / kelembagaan, dengan disingkronkan dengan Intruksi Kemendagri nomor 061 tahun 2016, dimana seluruh Pemerintah Daerah menyesuaikan kembali dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah yang baru.
“Untuk Kotamobagu kan sudah ada Perda tentang Susunan Perangkat Daerah yang baru, Jadi itu yang akan disesuaikan , mulai dari Renstra, indikator, tujuan sasaran target sampai dengan penyesuaian program kegiatan, “ Kata Sofyan Mokoginta.
Ditambahkannya juga bahwa FGD sudah dikaukan, sekarang sudah masuk ditahapan musrembang, selanjutnya nanti akan dilakukan penyempurnaan kembali kalau ada masukan, setelah finalisasi (Rampung), akan disampaikan ke Dewan untuk dibahas Ranperdanya untuk menjadi Perda.
“Nantinya hasil dari musrembang ini akan difinalisasi, setelah final, baru baru akan diserahkan ke-DPRD untuk dibahas Ranperdanya, kemudian ditetapkan menjadi Perda.” Ujar Sofyan Mokoginta.
Musrembang ini sebagai bentuk untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotamobagu, untuk melakukan penyesuaikan kembali dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan perangkat daerah yang baru. (MA)
