Legislatif Dan Eksekutif Bahas Usulan Rancangan Perda OPD

Legislatif Dan Eksekutif Bahas Usulan Rancangan Perda OPD

BolmongPost.com, BOLMONG —  Pasca disetujui  usulan Hak Inisiatif Dewan yakni usulan Pembahasan Rancangan peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18, maka DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow bersama Pemerintah Daerah kembali melakukan pembahasan dan kajian teknis tentang usulan OPD yang akan diterapkan pada pemerintah  daerah.

Rapat lanjutan tersebut langsung dipimpin oleh Anggota DPRD Marten Tangkere dan turut di hadiri oleh Pimpinan Dekab, yakni Welty Komaling SE,   Ir Kamran Muchtar Podomi,  Abdul Kadir Mangkat, serta Ketua dan anggota Komisi I bidang pemerintahan Yusra Alhabsy, Moh Syahrudin Mokoagow, dan anggota DPRD lainya.

Sedangkan pihak eksekutif di Pimpin langsung Sekretaris Daerah (sekda) Drs. Ashari Sugeha, Asisten Administrasi Umum Setda Dra. Hj Ulfa Paputungan, Asisten pemerintahan Setda Christofel T. Kamasaan dan seluruh Pimpinan SKPD lingkup Pemkab Bolmong.

Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Welty komaling mengatakan, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang organisasi perangkat Daerah tahun 2016 pengganti peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyesuaikan  aturan tersebut.

“Pemerintah daerah diberikann tenggang waktu untuk melakukan pembahasan serta penetapan Ranperda menjadi peraturan daerah paling lambat akhir bulan agustus ini,” ungkap Welty

Hal lain juga disampaikan oleh  Wakil ketua Dekab Kamran Muchtar,  menurutnya dengan diterapkannya OPD yang baru ini secara otomatis terjadi perampingan dan pengabungan beberapa dinas, badan, dan kantor. Disamping itu pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat kebutuhan daerah yakni muatan lokal, dimana hal ini penting dilakukan agar terjadi perimbangan antara kebutuhan daerah dan perangkat,  agar OPD yang baru dapat menjawab tingkat kebutuhan dan tepat sasaran.

Sementara itu Sekretaris Daerah Drs. Ashari Sugeha disela  rapat pembahasan menyampaikan, “ Pemerintah daerah telah mengusulkan perubahan OPD berdasarkan nomenklatur  peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016,dimana sesuai dengan ketentuan tersebut secara keseluruhan  pemerintah, provinsi, Kabupaten, kota wajib mengurangi belanja pegawai sekitar 20 % (persen) dalam total belanja pegawai,” ucapnya.

Lebih Lanjut Ashari Sugeha mengatakan mengatakan, “ Dengan adanya pengurangan OPD berdasaran peraturan pemerintah tersebut, maka  daerah sudah menghemat anggaran sementara sekitar 17 % (persen) dari anggaran belanja pegawai secara keseluruhan. Disamping itu pihak pemerintah daerah  telah menugaskan Instansi Teknis yang dipimpin Asisten Administrasi Umum, Kepala BKD dan Bagian Organisasi untuk melakukan konsultasi ke BKN RI, MENPAN dan RB serta Komisi ASN, untuk mendapatkan masukan dan persetujuan atas Nomenklatur usulan OPD yang akan diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, “ pungkas Ashari.

Komentar Facebook

Komentar

Related posts