BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi
BolmongPost – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas DPRD dalam Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang digelar di Swiss-Belhotel Manado, Sulawesi Utara.
Kegiatan yang berlangsung, selama empat hari, Rabu (14/10/2026) hingga Sabtu (17/10/2026), tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme anggota legislatif dalam menjalankan tugas kelembagaan, khususnya pada tiga fungsi utama DPRD.
Ketua DPRD Bolsel, Ir. Arifin Olii, menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek memiliki peran strategis dalam memperdalam pemahaman anggota dewan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini mencakup proses pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menurut Arifin, peningkatan kapasitas anggota legislatif menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap DPRD dapat semakin memahami tugas dan fungsi kelembagaan secara komprehensif, sehingga pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Arifin.
Ketua DPRD Bolsel dua periode itu menambahkan, pembaruan pengetahuan dan penguatan kemampuan anggota dewan merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Terlebih, pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menuntut pemahaman yang memadai di tengah dinamika kebijakan pemerintahan serta perubahan regulasi yang terus berkembang.
“Bimtek ini sangat penting karena anggota DPRD, perlu terus memperbarui pengetahuan dan mengasah kemampuan, terutama dalam menjalankan fungsi. Dengan pemahaman yang semakin baik, diharapkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat lebih terarah serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia pun berharap, hasil dari kegiatan tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja DPRD, terutama dalam mengawal perencanaan pembangunan, mencermati pembahasan anggaran daerah, serta memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Bolsel, Suprin Mohulaingo, menjelaskan bahwa para peserta memperoleh beragam materi strategis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif.
Materi yang disampaikan antara lain mengenai optimalisasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, politik hukum dan kerangka regulasi investasi daerah, termasuk ketentuan mengenai kemudahan berusaha serta Undang-Undang Cipta Kerja.
Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai strategi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Selain itu, materi turut menitikberatkan pada penguatan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.
“Untuk memperkuat kualitas pembelajaran, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, keuangan daerah, serta pencegahan korupsi,” ucap Suprin.
Sejumlah narasumber yang memberikan materi dalam kegiatan tersebut yakni Dr. Een Novritha Walewangko, S.E., M.S.E., akademisi sekaligus tenaga ahli Bappeda kabupaten dan kota di Sulawesi Utara; Dr. Frangky Alexander Hendra Zachawerus, S.H., M.H., perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara; Dr. Magdalena Wullur, akademisi sekaligus staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; serta Tim Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui kegiatan ini, DPRD Bolsel diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Penguatan kapasitas tersebut, juga diharapkan menjadi bekal bagi para anggota dewan untuk menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara lebih optimal, sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Bosel. (Infotorial)
