BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi
BOLMONG POST,KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dalam hal ini Walikota Ir. Hj Tatong Bara, Senin kemarin menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasional Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Pusat. Musrenbangnas tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dihadiri Ketua Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam arahannya Presiden Jokowi terus menekankan pada pembangunan lima tahun kedepan tetap fokus pada lima prioritas nasional.
Ke lima prioritas tersebut adalah Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan SDM, Penyerdehanaan Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi, dan Transformasi Ekonomi. Saat dikonfirmasi via seluler, Wali Kota Ir Tatong Bara, mengatakan ke lima prioritas yang menjadi penyampaian Presiden Joko Widodo pada kegiatan tersebut, sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.
“Lima kebijakan itu yang sudah dilakukan pemerintah, itu kan harus sesuai dengan APBD termasuk infrastruktur dan kapasitas SDM kita. Nah di anggaran 2020 kita sudah ada kebijakan untuk itu. Kalau penyederhanaan regulasi, ini yang harus dibicarakan dengan DPRD terkait perda-perda. Karena oleh presiden harus disederhanakan jangan sampai ada perda yang menyulitkan pengambilan keputusan pemerintah,” ujar wali kota melalui sambungan seluler pribadinya kepada sejumlah awak media.
Lanjut Walikota, “sebelumnya infrastruktur yang dimaksud oleh presiden, ada pengklasifikasian anggaran APBN, APBD Prov dan APBD Kab/Kota, misalnya APBN untuk bandara, APBD daerah harus mengkonek kan bandara ini dengan infrastruktur penunjang lainnya misalnya jalan, begitupun pelabuhan yang dibangun lewat anggaran APBN, maka kabupaten/Kota harus menganggarkan agar aksesnya terbuka, sampai pada penyesuaian ke dana desa. Di desa-desa dibuka juga misalnya ada infrastruktur agar sirkulasi untuk menuju ke sentra-sentra produksi, industri, pariwisata terbuka, itu maksudnya,” terang Walikota.
Sedangkan terkait transformasi ekonomi lanjut wali kota, yaitu menekan impor dan menaikan eksport. Sesuai arahan semua industri-industri yang ada di daerah perijinannya disederhanakan, agar supaya ada industri yang masuk untuk peningkatan eksport dan seterusnya.
“Komoditi Kotamobagu kan kopi, nah ini terus menerus kita lakukan penajaman termasuk intensifikasi pertaniannya, sehingga bisa menghasilkan skala produksi yang lebih besar. infrastruktur yang dimaksud bapak presiden tadi, yaitu bandara dan pelabuhan maka daerah harus mengakseskan kesana. Nah kotamobagu kan sudah konkrit dengan jalan lingkar, selebihnya dana desa itu harus menopang untuk membuka agar terkases ke sentra produksi ini. Sehingga trransformasi ekonomi tadi untuk peningkatan potensi komoditi atau potensi alam yang ada misalnya tambang, komoditi pertanian, maka akses itu harus kita buka agar semakin luas pertaniaannya kemudian pendampingan tekhnologi, supaya hasil tanamannya melipah. Jadi tidak lagi mengarapkan import tapi harus ada eksport,” pungkasnya. (AR)