BOLMONG POST — Dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Kosio, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga mendesak Kepolisian Daerah dalam hal ini Polda Sulawesi Utara untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan distribusi solar dan pertalite bersubsidi tersebut.
Keluhan warga bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, solar kerap habis di SPBU setempat, meskipun pasokan dinilai tetap berjalan. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya praktik penyaluran yang tidak sesuai peruntukan.
Sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM solar dan pertalite, terutama untuk kebutuhan usaha kecil. Ironisnya, terdapat kendaraan tertentu yang diduga bisa mengisi BBM dalam jumlah besar secara berulang.
“Kalau kami datang, sering dibilang habis. Tapi ada kendaraan yang bolak-balik isi dengan jeriken atau mobil yang tangki bahan bakarnya sudah di modifikasi. Ini jelas tidak adil. Diduga ada permainan antara orang SPBU Kosio dan para mafia BBM,” tutur warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Masyarakat menduga adanya praktik terorganisir yang melibatkan oknum tertentu dalam penyaluran solar dan pertalite bersubsidi. Dugaan ini diperkuat dengan pola pengisian yang tidak wajar serta kurangnya pengawasan di lapangan. Warga menilai, jika praktik ini terus dibiarkan, maka akan berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat kecil, khususnya petani dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada ketersediaan solar.
Selain mendesak aparat kepolisian, masyarakat juga meminta Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan di SPBU Desa Kosio.
“Kami butuh keadilan. Solar dan pertalite subsidi ini hak masyarakat kecil, bukan untuk disalahgunakan. Harus ada tindakan tegas.” tegas warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina terkait dugaan praktik mafia solar tersebut. Namun upaya konfirmasi masih terus dilaksanakan.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat segera melakukan penyelidikan mendalam dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat, guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan transparan, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
(*)
BolmongPost | Cerdas Dalam Informasi BolmongPost Media Online Bolmong Raya Cerdas Dalam Informasi