BolmongPost.com, Bolmong – Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow memastikan bahwa pihaknya dalam penilaian pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut, hanya akan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian.
Hal tersebut dikemukakan oleh Bupati Bolmong Hi Salihi B Mokodongan SH dihadapan sejumlah wartawan.
Menurut Bupati untuk bisa mencapai opini wajar tanpa pengecualian, kemungkinan belum bisa, sebab ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI terkait dengan hasil audit.
“Kemungkinan kita akan meraih WDP, sebab ada beberapa temuan dari BPK RI di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan direkomendasikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR),” ungkap Salihi Mokodongan.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, kedepan sistem pengelolaan keuangan Daerah sudah harus menargetkan raihan opini wajar tanpa pengecualaian.
“jangan sampai setiap tahunnya, hasil pemeriksaan BPK RI ada temuan dari SKPD, yang berakibat pada TGR, sebab ini sangat mempengaruhi pada penilaian dalam sistem pengelolaan keuangan yang baik,” imbuhnya
Sementara diketahui, Hasil rekomendasi BPK RI salah satunya adalah soal penggunaan Bahan Bakar minyak, yang tidak diakui oleh pihak SPBU, akibatnya pihak pemerintah Bolmong harus mengganti kerugian negara.
