Terkait Penggunaan APD Tenaga Kerja Di PLTU, Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Sulut Angkat Bicara

Terkait Penggunaan APD Tenaga Kerja Di PLTU, Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Sulut Angkat Bicara

BOLMONGPOST – Pengunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan para pekerja di PLTU Sulut 1 diwilayah Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) saat ini menuai polemik dikalangan masyarakat dikarenakan isyu pekerja yang tak mengunakan APD saat bekerja.

 

Namun hal itu dibantah langsung oleh Zakir T.Usup,SE Pegawai pengawas Tenaga Kerja Muda, Balai UPTD Pengawasan Tenaga kerja Provinsi Sulut kepada media Bolmongpost.com pada jumat, (1/3/2024).

 

Dirinya mengungkapkan sesuai dengan pengawasnya dilapangkan pihak PLTU Sulut 1 sendiri telah melakukan prosedur, baik pada pengunaan APD maupun hak-hak pekerja ketika mendapatkan kecelakaan kerja.

 

“Kalau terkait dengan safety (pengunaan APD) bagi pekerja didalam PLTU dalam pengawasan saya sendiri sudah sesuai ketentuan aturan, sedangkan baru mau masuk di pos 1 gerbang PLTU pekerja pun dilarang masuk tanpa mengunakan APD,”ungkap Zakir.

 

Iya juga menjelaskan, selaku tim pengawasan provinsi yang ditugaskan di wilayah PLTU Sulut 1 dirinya melihat seluruh pekerja maupun kariawan didalam PLTU semuanya mengunakan APD Standar sesuai peraturan yang berlaku di setiap perusahaan. Karena kariawan maupun pekerja tidak mengunakan APD, perusahaan sendiri tidak akan mengizinkan masuk dihalaman gerbang PLTU.

 

“sebelum bekerja para pekerja selalu ada safety induction terkait dengan penggunaan APD di ketinggian,maupun disaat welding ,apalagi di area terjadi insident itu tidak sembarangan orang masuk tanpa APD,”jelas Zakir.

 

Dirinya juga mengakui selaku bagian tim pengawasan di lapangan, selalu menekankan kepada pihak perusahaan yang ada untuk mengusir pekerja yang tidak taat mengunakan APD.

 

“Karna ini suda sesuai dengan permenaker no 81.tahun 2010. Bahwa pengusaha atau perusahaan harus menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja apalagi ini perusahaan konstruksi taraf Nasional .ini proyek nasional jadi harus sesuai standar yang berlaku di K3 harus di ikuti. Dan selama saya mengawasi sampai hari ini itu mereka lakukan,”tegas Zakir T.Usup,SE Pegawai pengawas Tenaga Kerja Muda. Balai UPTD Pengawasan Tenaga kerja Provinsi Sulut itu.*

(Angki)

Komentar Facebook

Komentar

Related posts